Peraturan Hukum Laut sebagai Landasan Hukum Penegakan Hukum Maritim di Indonesia

Peraturan Hukum Laut sebagai Landasan Hukum Penegakan Hukum Maritim di Indonesia

Indonesia merupakan negara maritim yang kaya akan sumber daya laut. Namun, untuk memastikan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut tersebut, diperlukan peraturan hukum laut yang jelas sebagai landasan hukum dalam penegakan hukum maritim di Indonesia.

Peraturan hukum laut merupakan aturan yang mengatur segala aktivitas yang terjadi di perairan laut Indonesia. Hal ini mencakup berbagai aspek seperti pemanfaatan sumber daya laut, transportasi laut, dan perlindungan lingkungan laut. Dengan adanya peraturan hukum laut yang kuat, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat dilakukan dengan lebih efektif.

Menurut Prof. Hikmahanto Juwana, seorang pakar hukum internasional dari Universitas Indonesia, peraturan hukum laut sangat penting dalam menjaga keberlangsungan ekosistem laut. “Peraturan hukum laut menjadi payung bagi penegakan hukum maritim di Indonesia. Tanpa adanya peraturan yang jelas, sulit bagi pemerintah untuk menegakkan hukum di laut,” ujar Prof. Hikmahanto.

Salah satu peraturan hukum laut yang penting di Indonesia adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan. Dalam undang-undang ini, diatur berbagai hal terkait pengelolaan sumber daya laut, keamanan laut, dan perlindungan lingkungan laut. Implementasi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 menjadi landasan penting dalam penegakan hukum maritim di Indonesia.

Selain Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014, Indonesia juga telah meratifikasi berbagai konvensi internasional terkait hukum laut seperti Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS). Dengan meratifikasi konvensi-konvensi ini, Indonesia menunjukkan komitmennya dalam menjaga kedaulatan laut dan memberikan perlindungan terhadap sumber daya laut yang dimiliki.

Dalam sebuah wawancara dengan Kompas.com, Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Brahmantya Satyamurti Poerwadi, juga menegaskan pentingnya peraturan hukum laut dalam penegakan hukum maritim di Indonesia. “Peraturan hukum laut menjadi landasan bagi penegakan hukum maritim, sehingga kegiatan di laut dapat berjalan dengan tertib dan teratur,” ujar Brahmantya.

Dengan adanya peraturan hukum laut yang jelas dan kuat, diharapkan penegakan hukum maritim di Indonesia dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Hal ini tidak hanya akan menjaga keberlanjutan sumber daya laut, tetapi juga akan meningkatkan keamanan dan ketertiban di perairan laut Indonesia. Sebagai negara maritim, Indonesia harus terus memperkuat landasan hukumnya dalam menjaga keberlanjutan pemanfaatan sumber daya laut demi kesejahteraan bangsa.